•01.00
Oleh : Porwanto12-Feb-2009, 16:10:23 WIB – [www.kabarindonesia.com]
KabarIndonesia - Beberapa elemen masyarakat memadati ruang kraton Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, Kamis (12/2). Mulai dari kepala perpustakaan nasional RI yang datang terlambat, juga personil di bawahnya, tenaga pengajar departemen perpustakaan dan informasi UI, hingga aktivis LSM, dan beberapa asosiasi kepustakawanan dan taman bacaan.
Acara bertajuk Seminar Kepustakawanan Indonesia: siapa pemimpin perpustakaan nasinal mendatang ini, menghadirkan beberapa pembicara. Diantaranya Ridwan Siregar, Kepala Perpustakaan USU Medan dan Binny Buchori caleg Golkar dapil Yogyakarta yang juga pernah mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan UI, kini menjadi ketua organisasi forum LSM (INFID), Binny Buchori, dengan moderator Agus, staf pengajar Ilmu Perpustakaan Fakultas Komunikasi Unpad Bandung.
Soal isu kepemimpinan yang mengemuka, selain memiliki kopentensi teknis juga punya kemampuan menjalin relasi yang luas di tingkat nasional. Relasi dimaksud, sebab untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan hingga ke tingkat daerah, termasuk pendanaan dari APBN dan APBD untuk perpustakaan, perlu kemampuan lobi sang pemimpin.
Selain isu kepemimpinan, persoalan di akar rumput juga mengemuka. Sebut saja, soal sumbangan buku-buku yang didapat oleh perpustakaan dan taman bacaan di Sulawesi Selatan tidak tepat sasaran. “Seharusnya
pihak perpustakaan nasional RI mengetahui terlebih dahulu kebutuhan di daerah agar tidak mubazir,” ujar Ridwan, ketua umum jaringan taman bacaan Sulawesi Selatan.
Frans Farera, pegiat penerbitan di Jakarta mengungkap buku-buku yang terbitkan di Indonesia menyusut, dari 11.000 per tahun menjadi 7.000 buku saja pada tahun 2008. Fungsi perpustakaan sebagai deposit koleksi terbitan Indonesia, jumlah koleksinya tidak sebanding dengan jumlah terbitan yang ada. Sedangkan, Library of Congress milik AS memiliki hampir semua koleksi terbitan Indonesia, hingga terbitan lembaga-lembaga di pelosok daerah tanah air ini.
Sementara, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Daddy P. Rachmananta, yang hadir di saat acara akan selesai, mengatakan pihaknya sedang mengajukan dana untuk pembangunan gedung. Gedung tersebut rencananya akan di bangun sekitar 23 lantai di jalan Merdeka Selatan Jakarta. Persoalannya, bagaimana dengan pembangunan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah-daerah?
Menjelang sesi acara selesai, beberapa peserta menyela untuk angkat bicara. Ingatan pun dikemukakan kembali. Siapapun pemimpin yang akan dipilih haruslah orang yang mengerti perpustakaan. Hal tersebut sesuai dengan amanah pasal 30 Undang-undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan. Hanya saja perangkat hukum sebagai juklak/juknis, semisal peraturan pemerintah. Namun, soal apakah harus PNS atau tidak masih menjadi perdebatan. Anda PNS, ingin jadi Kepala Perpustakaan Nasional RI?
sumber;
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com
KabarIndonesia - Beberapa elemen masyarakat memadati ruang kraton Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, Kamis (12/2). Mulai dari kepala perpustakaan nasional RI yang datang terlambat, juga personil di bawahnya, tenaga pengajar departemen perpustakaan dan informasi UI, hingga aktivis LSM, dan beberapa asosiasi kepustakawanan dan taman bacaan.
Acara bertajuk Seminar Kepustakawanan Indonesia: siapa pemimpin perpustakaan nasinal mendatang ini, menghadirkan beberapa pembicara. Diantaranya Ridwan Siregar, Kepala Perpustakaan USU Medan dan Binny Buchori caleg Golkar dapil Yogyakarta yang juga pernah mengajar di Jurusan Ilmu Perpustakaan UI, kini menjadi ketua organisasi forum LSM (INFID), Binny Buchori, dengan moderator Agus, staf pengajar Ilmu Perpustakaan Fakultas Komunikasi Unpad Bandung.
Soal isu kepemimpinan yang mengemuka, selain memiliki kopentensi teknis juga punya kemampuan menjalin relasi yang luas di tingkat nasional. Relasi dimaksud, sebab untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan hingga ke tingkat daerah, termasuk pendanaan dari APBN dan APBD untuk perpustakaan, perlu kemampuan lobi sang pemimpin.
Selain isu kepemimpinan, persoalan di akar rumput juga mengemuka. Sebut saja, soal sumbangan buku-buku yang didapat oleh perpustakaan dan taman bacaan di Sulawesi Selatan tidak tepat sasaran. “Seharusnya
pihak perpustakaan nasional RI mengetahui terlebih dahulu kebutuhan di daerah agar tidak mubazir,” ujar Ridwan, ketua umum jaringan taman bacaan Sulawesi Selatan.
Frans Farera, pegiat penerbitan di Jakarta mengungkap buku-buku yang terbitkan di Indonesia menyusut, dari 11.000 per tahun menjadi 7.000 buku saja pada tahun 2008. Fungsi perpustakaan sebagai deposit koleksi terbitan Indonesia, jumlah koleksinya tidak sebanding dengan jumlah terbitan yang ada. Sedangkan, Library of Congress milik AS memiliki hampir semua koleksi terbitan Indonesia, hingga terbitan lembaga-lembaga di pelosok daerah tanah air ini.
Sementara, Kepala Perpustakaan Nasional RI, Daddy P. Rachmananta, yang hadir di saat acara akan selesai, mengatakan pihaknya sedang mengajukan dana untuk pembangunan gedung. Gedung tersebut rencananya akan di bangun sekitar 23 lantai di jalan Merdeka Selatan Jakarta. Persoalannya, bagaimana dengan pembangunan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah-daerah?
Menjelang sesi acara selesai, beberapa peserta menyela untuk angkat bicara. Ingatan pun dikemukakan kembali. Siapapun pemimpin yang akan dipilih haruslah orang yang mengerti perpustakaan. Hal tersebut sesuai dengan amanah pasal 30 Undang-undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan. Hanya saja perangkat hukum sebagai juklak/juknis, semisal peraturan pemerintah. Namun, soal apakah harus PNS atau tidak masih menjadi perdebatan. Anda PNS, ingin jadi Kepala Perpustakaan Nasional RI?
sumber;
Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
www.kabarindonesia.com
|
0 komentar: